Sejumlah Program Tahun 2017 di Boltim Bakal Digeser

0
1136
ilustrasi. @bimtekpemerintahan.com
BOLTIM –Berdasarkan petunjuk Bupati dan hasil konsultasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi, rencananya hutang khusus pekerjaan fisik baik yang melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU), akan dibayarkan tahun 2017 ini.
Demikian yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Muhamad Assagaf kepada sejumlah wartawan, Selasa (10/01) kemarin.
Menyusul pembayaran hutang tersebut, lanjut Assagaf, maka sejumlah program kegiatan yang ada di tahun 2017 akan dilakukan rasionalisasi atau pergeseran.
”Pastinya sebelum dilakukan pergeseran perlu disahkan dulu APBD induk. Dan APBD induk berdasarkan hasil evaluasi dengan Pemerintah Provinsi, hari ini selesai dan kita akan distribusikan ke satuan kerja dalam bentuk RKA dan DPA,” ujar Assagaf.
Tercatat, sejumlah SKPD mempunyai hutang yakni, Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp. 29 Miliar lebih, Dinas Kesehatan (Dinkes) Rp. 3 Miliar lebih, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), BPKB masing – masing sebesar Rp. 700 juta lebih, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Rp. 400 juta lebih, dan Dinas Sosial (Dinsos) sebesar Rp. 199 juta.
”Total utang keseluruhannya sebesar 35,8 Miliar. Dan itu harus ditutup dengan sumber dana apapun di tahun ini,” jelas Assagaf.
Namun demikian, menurut Assagaf, tidak ada program kegiatan yang dihilangkan. Hanya dirasionalisasi. Salah satu di antaranya terkait dengan biaya perjalanan dinas oleh SKPD.
”Jadi, tidak ada program kegiatan yang kita hilangkan. Hanya saja kita lihat mana yang paling urgent maka itu yang jadi prioritas,” ujar Assagaf.
Sementara, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Oscar Manoppo mengatakan, pihaknya saat ini tengah berupaya menutupi utang–utang tersebut dengan cara merasionalisasikan sejumlah program fisik maupun nonfisik yang ada.

“Pembangunan kantor kecamatan, penataan pasar, pembebasan lahan di pantai Jiko, biaya perjalanan dinas, itu yang nantinya akan kita rasionalisasikan kembali guna menutupi pembayaran utang. Totalnya ada sekitar Rp35,8 Miliar,” ujar Oscar. kb/her

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.