Bolmong, Inatonreport.Com – DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), menggelar rapat paripurna Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2019, secaa video teleconference (Vicon), Rabu (22/4/2020).
Sidang Pripurna tersebut, di pimpin Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling SE MM, didampingi Wakil Ketua DPRD Sukron Mamonto SE MM dan Abdul Kadir Mangkat SE.
Sebelum paripurna dimulai, Welty, menyampaikan untuk tetap mengikuti protap Covid-19, untuk menjaga jarak atau pshycal distancing.
Welty juga meminta perwakilan fraksi yang masuk dalam anggota Pansus LKPJ yang telah dibentuk, untuk memberikan masukan dan saran, terkait LKPJ tahun 2019, dan penanganan Covid-19 di Bolmong.
Anggota DPRD Bolmong, Supandri Damogalad, meminta Pemkab Bolmong untuk proaktif dan hadir tepat waktu dalam undangan Pansus LKPJ yang akan di mulai besok hari.
“Ada beberapa keluhan dari masyarakat yang tentu akan dibahas di Pansus LKPJ, yang akan berlangsung selama seminggu,” kata Supandri.
Selanjutnya, Sekretaris Fraksi Golkar, Sulhan Manggabarani, meminta aspirasi keluhan ASN Bolmong terhadap Bank Sulut.
“Kiranya ibu bupati menyurat kepada Bank SulutGo untuk menangguhkan cicilan ASN di Bank SulutGo. Saya minta ada penangguhan tiga bulan saja,” kata Sulhan.
Sedangkan, Sekretaris Fraksi Nasdem, Febriyanto Tangahu, meminta Pemda Bolmong untuk mendata para tenaga kerja Bolmong.
“Pendataan itu di luar yang kena PHK,” ujar Tangahu.
Sementara, Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow, mengatakan, akan menyurat kepada pimpinan Bank Sulutgo di Manado.
“Saya sudah perintahkan instansi terkait dan pemerintah kecamatan serta para sangadi untuk mendata warga yang di PHK oleh perusahaan,” terang Yasti.
*Advetorial/Rid
