BOLMONG, Inatonreport.Com –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow melakukan rapat kerja perdana tahun 2022 bersama eksekutif Pemerintah Kabupaten.
Rapat awal tahun dilakukan Komisi I dengan Pemkab Bolmong berlangsung di ruang Komisi, Senin, (7/2/2022). Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi Satu, I Ketut Sukadi, anggota Hi Ramono, Syahruddin Mokoagow, Masri Daeng Masenge dan I Wayan Gede.
Sedangkan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Irlansyah Mokodompit, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Abdussalam Bonde, Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Zulfadly Binol, serta jajaran staf dari ketiga dinas tersebut.
Rapat kerja itu bertujuan membicarakan persiapan hajatan demokrasi tingkat desa yakni pemilihan kepala desa atau Sangadi secara serentak di 96 desa di Kabupaten Bolmong.
Ketua Komisi satu DPRD Bolmong I Ketut Sukadi manyampaikan, rapat kerja ini DPRD ingin tau tahapan pelaksanaan yang telah berlangsung sekarang ini.
“Usai pilsang secara serentak 3 February lalu. Tahapan saat ini apa? Apakah ada gugatan dari calon yang kalah atau tidak. Selanjutnya kapan pelantikan calon Sangadi yang terpilih,” tanya Sukadi, yang juga turut dibenarkan Anggota DPRD Masri Daeng Masenge dan I Wayan Gede.
Sementara itu, anggota Komisi satu DPRD I Wayan Gede, mempertanyakan kepada PolPP terkait penanganan keamanan selama pelaksanaan Pilsang serentak yang lalu.
“Jika ada kurang dan kendala perlu diperjuangkan oleh DPRD segera sampaikan ke kami selaku lembaga pengawas, penyerap aspirasi dan legislasi agar kedepan kami bisa dorong agar diperhatikan,” kata Wayan.
Hal yang sama juga dikatakan Anggota Komisi Masri Daeng Masenge mengatakan terkait di dinas catatan sipil dan kependudukan untuk pelayanan KTP, Kartu Keluarga, Akte Lahir dan lain – lain. Ini masih ada keluhan dari masyarakat, kiranya kedepan bisa diperbaiki sistem pelayanan tersebut agar masyarakat tidak ada keluhan lagi.
“Ada masyarakat yang sudah jauh – jauh datang rugi waktu dan uang tapi kepentingan mereka tidak tuntas balik lagi ke Capil dihari berikutnya. Sistem pelayanan seperti ini kami harap Capil dapat dirubah,” tegas Masri.
Apalagi Kata Masri, Kadis yang baru ia yakin punya inovatif dan program kedepan dalam perubahan sistem pelayanan.
“Capil ini penting sebab semua kepentingan masyarakat ada disitu. Saya harap tahun ini minimal 90 persen masyarakat Bolmong sudah punya KTP. Sebab pemilu 2024 sesuai aturan untuk gunakan hak pilihnya harus ada KTP. Tidak lagi pakai surat keterangan atau suket dari pemerintah,” terangnya.
Ketiga pimpinan perangkat daerah eksekutif Bolmong, langsung diberikan kesempatan oleh Ketua Komisi satu I Ketut Sukadi, untuk menanggapi.
Pertama diberikan kesempatan, Kepala Dinas PolPP Zulfadly Binol menyampaikan terkait pelaksanaan Pilsang serentak lalu, telah berjalan aman dan tertib meski ada sedikit masalah di wilayah dan itupun secepatnya ditangani oleh aparat gabungan.
Ia mengatakan, meski kekurangan personil PolPP tapi tugas dalam penanganan dan pelayanan keamanan baik pimpinan daerah secara berjenjang berjalan dengan baik.
“Untuk saat ini kami sendiri sudah merancang draf usulan nanti ke DPRD terkait peraturan daerah (perda) tentang keamanan dan ketertiban (Trantib),” ungkap Binol.
Bahkan program kerja kedepan, akan ada MOU dengan kabupaten kota yang berdekatan dengan Bolmong. Soal nanti kerja sama adanya permintaan Damkar jika terjadi kebakaran di wilayah yang berdekatan dengan daerah tetangga.
“Ini penting sebab kami masih kekurangan mobil damkar agar penanganannya cepat teratasi,” ujar Binol.
Ridwan
