BOLMONG, Inatonreport.Com – DPRD Bolmong menggelar rapat dengar pendapat dengan minta DPRD berkaitan dengan penginputan data tenaga honorer, Senin (17/10/2022).
Rapat gabugan komisi I dan III DPRD Bolmong bersama mitra kerja eksekutif Pemkab Bolmong, sehubungan dengan tindaklanjut terhadap data base tenaga honorer, tenaga kontrak, dan tenaga sukarela.
Rapat di buka wakil ketua DPRD Bolmong Sulhan Manggabarani SH.SE dan di awali informasi atas penyebab perihal SK terbanyak berdomisili luar kabupaten bolmong serta klarifikasi dari BKPP adanya diskriminatif dalm proses pengimputan data tenaga honorer.
Rapat dengar pendapat (RDP) tersebut, di hadiri Asisten III sekda Kabupaten bolmong,Kepala BKPP Bolmong,Kepala dinas kabupaten bolmong,Kepala dinas Kab,Bomong Dan Direktur RSUD Kab Bol-mong.
Dilain tempat pihak instansi BKPP mengklarifikasi tentang informasi adanya diskriminatif dalam proses pengimputan data tenaga honorer.
“Itu tidak benar, namun data yang kami input berdasarkan berkas yang masuk dan skema sesuai regulasi surat edaran pendataan non ASN masa kerja minimal satu tahun, ” ujar Kepala BKPP di saat RDP dengan perwakilan anggota DPRD Bolmong.
Selanjutnya, diharapkan seluruh kepala dinas yang terkait agenda RDP dapat menyajikan data yang lengkap, selain itu kami juga mengharapkan kerja sama seluruh jajaran untuk lancarnya kegiatan rapat dengar pendapat ini, ujar Sulhan.
Dia berharap pemangku kepentingan harus dapat menguasai permasalahan di satuan kerjanya masing-masing.
Advertorial
