BOLMONG, Inatonreport.Com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara membahas pengendalian inflasi menjelang bulan suci Ramadhan 1444 H.
Kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bolaang Mongondow, dilaksanakan di Ball room Hotel Sutanraja, Kota Kotamobagu, Senin (27/2/2023).
High level meeting dibuka Sekertaris Daerah Pemkab Bolmong Tahlis Gallang. Dalam sambutannya, dia memberikan gambaran sepintas kondisi Kab. Bolmong yang memiliki luas wilayah terbesar dari 15 kab/kota se-Sulut.
Kab.Bolmong terbagi atas tiga kategori wilayah. Pertama daerah pegunungan, disini kata Tahlis, merupakan sentra penghasil hortikultura seperti sayur-sayuran, worel, kental dan kol.
Yang kedua daerah penghasil padi sawah yaitu di dataran Dumoga. “Sehingga Kab.Bolmong dikenal sebagai lumbung beras di Sulut,” kata Tahlis.
Daerah ketiga, wilayah pesisir pantai ada 5 kecamatan. Dimana, daerah-daerah tersebut berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik, lanjut dia.
Terkait kegiatan hari ini, Tahlis memberikan gambaran jika perhitungan asumsi inflasi mesih merujuk harga pasar di Kota Kotamobagu. Hal ini disebabkan belum adanya pasar modern di Kab.Bolmong.
Lebih lanjut katanya,” Terkait TP2DD Pemkab Bolmong sudah menerapkan pembayaran non tunai serta berbagai aplikasi.Apalagai saat ini Pemkab Bolmong juga menerapkan SIPD.”
Sementara itu, Andry Prasmuko, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulut dalam penyampaiannya terkait laju inflasi perlu dilakukan pencermatan lebih lanjut terkait harga pasar bahan-bahan pokok jelang bulan suci Ramadhan.
“Tidak masalah harga naik, karena pedagang juga perlu mencari untung. Namun harganya haruslah wajar,” ujar Andry.
Pengawasan harga bahan pokok, perlu dilakukan terus menerus untuk mencegah inflasi yang tinggi saat Ramadhan dan Idhul Fitri.
Dia juga menyinggung soal kemampuan daerah terutama ketersediaan jaringan. Dalam penerapan TP2DD yang dibutuhkan adalah ketersediaan sarana terutama jaringan. Kata Andry, beberapa daerah yang dikunjunginya, persoalan utama yang dihadapi adalah ketersediaan jaringan.
Untuk, itu dia meminta hal ini perlu dibahas bersama pemerintah daerah agar pengembangan dan perluasan digitalisasi daerah dapat terlaksana.
Ridwan
