Kotamobagu, inatonreport.com – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kotamobagu berupaya memperbaiki data kemiskinan, akibat adanya perbedaan data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kotamobagu.
Terkait hal tersebut, maka dilakukan langkah verifikasi dan validasi basis data terpadu (BDT) strategi penanggulangan kemiskinan Kota Kotamobagu tahun 2017.
“Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah riil data kemiskinan dengan 40% status kesejahteraan terendah kota kotamobagu yang terbagi dalam 4 desil. Hasil dari verifikasi data ini nantinya akan dikirim sampai ke tingkat pusat baik itu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) maupun Kementerian Sosial sebagai rujukan bagi daerah kabupaten/kota,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Manusia Ibnu Fachri Subhan SS MM, di Kantor Bappeda Kotamobagu, Selasa (1/8).
Lebih lanjut Subhan menjelaskan, hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan, akan digunakan dalam menentukan perubahan besaran data penduduk miskin yang akan di sampaikan kembali ke kabupaten/kota yang bersangkutan.
Data yang sudah di tetapkan oleh TNP2K dan Kementerian sosial tersebut, nantinya akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan program pemerintah, baik itu program pemerintah pusat maupun program pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 66 peserta dari 33 desa dan kelurahan. Dalam waktu yang relatif singkat, diharapkan telah diperoleh data riil.
Saat ini angka kemiskinan dari Dinsos sebesar 6 persen, sedangkan BPS angka kemiskinan berada di angka 5,4 persen.
*Ridwan Kalauw
