Jakarta, Inatonreport.Com – Sebagai bentuk keseriusan dalam memperjuangkan pemekaran daerah di Indonesia, Forum Komunikasi Nasional (Forkonas) Percepatan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (PP-CDOB) Indonesia, melakukan rembuk kebangsaan di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin (21/8).
Agenda tersebut dihadiri oleh ribuan masa yang merupakan perwakilan dari 173 CDOB se-Indonesia.
Ketua Umum (Ketum) Forkonas CDOB se-Indonesia, Sehan Landjar, mengatakan, tujuan agenda tersebut untuk kepentingan jutaan orang di Indonesia. Salah satunya adalah untuk kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi, serta memperkecil rentan kendali pemerintah pusat.
“Ini tujuan positif untuk jutaan rakyat di Indonesia,” ujar Bupati Boltim dua periode ini.
Untuk itu, Landjar menegaskan, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar mengesahkan CDOB yang ada.
“Provinsi Bolaang Mongondow Raya (PBMR) dan CDOB lainnya sudah menjadi harga mati bagi kami dan tidak ada tawar menawar lagi. Untuk itu, kepada Presiden dan Wakil Presiden diminta supaya dapat mengambil langkah konkrit terkait pemekaran ini, ” tegas Landjar.
Menurut Landjar, jika aspirasi jutaan rakyat yang daerahnya termasuk dalam Forkonas PP CDOB ini tidak diindahkan oleh Presiden maupun Wakil Presiden, bisa jadi akan berdampak pada Pemilu 2019 mendatang.
“Kami berterima kasih kepada DPD RI yang menjadi dapurnya daerah, dan selalu mendukung perjuangan kami untuk mendapatkan otonomi baru. Kami juga mendesak PP Desertada dan Penataan Daerah harus segera ditanda tangani. Dan saya tekankan bahwa perhatian pemerintah kepada daerah akan menjadi investasi politik pada 2019, jika tidak kami akan tidak mendukung 2019 nanti,” tegas Landjar.
Wakil Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani dalam sambutannya menyebutkan, Komite I DPD RI tegas mengambil sikap bahwa 173 DOB yang diajukan untuk segera ditempatkan menjadi daerah definitif.
Sikap tersebut juga telah disampaikan langsung kepada Wakil Presiden, Jusuf Kalla, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).
“Kami bersama Ketua DPD RI pada 18 Juli 2017 lalu telah bertemu dengan Wapres selaku Ketua DPOD, dan kami secara tegas meminta pemerintah menyetujui pemekaran daerah. Akan tetapi sikap pemerintah tetap melakukan moratorium terhadap pemekaran daerah,” ujar Benny.
Senator Sulawesi Utara ini menambahkan, beberapa alasan pemerintah untuk melakukan moratorium antara lain minimnya anggaran dan banyaknya daerah calon DOB yang dikategorikan tidak mampu menjadi DOB.
“Padahal jika berbicara data, ada sekitar 30% Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak memiliki kontribusi tapi selalu mendapat kucuran anggaran. Bahkan sejak 2015, Alokasi Dana Desa (ADD) dan meningkat setiap tahun. Dan, pada tahun 2018 ini, Dana Desa (Dandes) diperkirakan mendapatkan kucuran di atas Rp1 Miliar,” jelas Benny.
Untuk itu, Benny menegaskan siap turun ke jalan melakukan demonstrasi di Istana dengan masa yang lebih besar, guna membuktikan kepada pemerintah bahwa rakyat yang turun ke jalan menyuarakan aspirasinya, memiliki keinginan yang besar untuk mekar, meski tidak ada yang mendanai keberangkatan rakyat dari daerah asal sampai ke Istana.
Sementara itu, Ketua DPD RI, Oesman Sapta, yang juga berkesempatan hadir, menyatakan dukungannya untuk Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Ini hari harus menjadi hari kebangkitan forum konsolidasi nasional untuk mewujudkan DOB. Harapannya para penggagas DOB tidak hanya berani berucap tetapi juga berupaya melalui perbuatan dan menegakkan konstitusi,” kata Oesman dalam pidatonya di lokasi acara.
“Maksud dan niat saudara-saudara sudah saya ketahui, pada Sidang Bersama 16 Agustus 2017 lalu, pesan dan keinginan saudara sudah saya sampaikan pada pidato saya saat memimpin Sidang Bersama di depan Presiden dan ditonton seluruh rakyat Indonesia. Saya menyatakan, bahwa tuntutan daerah untuk mekar adalah untuk mendapatkan kesejahteraan,” terang Oesman.
*Hms/Abdyanto Mokodongan
