Jakarta, Inatonreport.Com – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Landjar SH, menghadiri rapat kerja (Raker) seluruh Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) dan Gubernur se-Indonesia, di Instana Negara Jakarta, Selasa (24/10) pukul 13.30 WIB.
Dalam rapat tersebut, Presiden Indonesia, Joko Widodo, memberikan meminta para kepala daerah tidak lagi mengelola anggaran dengan pola yang sama. Presiden mencontohkan penggunaan kenaikan anggaran seharusnya tidak diecer ke seluruh dinas, tapi digunakan untuk membangun program yang konkret.
“Misalnya menganggarkan 10-20 pasar di daerah, minta saja, saya minta pasar selesai dua tahun. Jegrek, barangnya jadi dan rampung, bapak itu meninggalkan legacy yang baik. Jangan diecer-ecer,” kata Presiden.
Menurut Presiden, politik anggaran penting dilakukan kepala daerah, tetapi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jangan lagi menggunakan pola lama.
Presiden menilai, masih banyak kepala daerah melakukan pola lama yang mirip. Misalnya, kata Dia, ada anggaran Rp1 triliun pada APBD di suatu kabupaten, maka anggaran itu langsung dibagi ke dinas-dinas. Lalu, jika tahun depannya ada kenaikan anggaran 10 persen sehingga anggara APBD menjadi Rp1,1 triliun, kenaikan anggaran Rp100 miliar tersebut langsung dibagi ke 10 dinas. Penggunaan anggaran pun tidak diarahkan oleh kepala daerah, tapi kepala dinas keuangan.
Seharusnya, kata Presiden, penentuan penggunaan anggaran itu dilakukan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
“Saya ingin infrastruktur, saya ingin dua tahun rampung, saya minta 60 persen anggaran di sini. Ini barangnya akan kelihatan kalau Bapak/Ibu berani menentukan seperti itu,” ujarnya.
Sebaliknya, Presiden memastikan hasil pembangunan tidak akan terwujud, jika anggaran diecer-ecer. “Tidak ada barang yang nongol. Percaya saya,” ucapnya.
Presiden juga menegaskan, tugas kepala daerah meyakinkan DPRD agar menyetujui program yang akan dilakukan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Jika kepala daerah tidak bisa mengendalikan DPRD, dianggap kepala daerah tersebut tidak kuat. Tetapi Ia meyakini para kepala daerah bisa mengendalikan DPRD asal niatnya baik untuk memajukan daerah.
Sementara, Bupati Sehan usai rapat tersebut mengatakan, pemerintah daerah termasuk Boltim, selalu mendukung kebijakan dan arahan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden RI dan Wakil Presiden.
“Kami selaku Kepala Daerah, selalu mendukung kebijakan dan arahan Presiden. Apalagi instruksi atau arahan tersebut demi kemajuan dan perkembangan di daerah. Lebih khusus pada pengelolaan serta pos anggaran guna meningkatjan sarana dan prasarana infrastrukutr di Daerah,” jelas Eyang sapaan akrab Bupati.
Terinformasi, rapat tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkum HAM) Wiranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta kurnag lebih 576 kepala daerah Bupati, Wali Kota dan Gubernur se-Indonesia.
*hms/Abdyanto Mokodongan
