Bolmong, Inatonreport.Com – Hasil kunjungan tim rombongan Kementerian Investasi /BKPM ke Kabupaten Bolaang Mongondow, kemarin Rabu (6/10/2021) langsung membuahkan hasil.
Hari ini, Kamis (7/10/2021), bertempat di Hotel Four Points By Sheraton dilakukan pertemuan antara Pemkab Bolmong dengan Tim dari Kementarian Investasi/BKPM. Pemkab Bolmong dipimpin langsung Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow sedangkan Kementerian Investasi oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Imam Soejoedi.
Pertemuan ini membahas tindaklanjut permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) PT. Kawasan Industri Mongondow.
Pada pertemuan ini, Kementerian Investasi berjanji akan mempercepat investasi PT Kimong.
“Untuk itu, semua pihak mulai dari pemerintah daerah, provinsi maupun dari kementrian dan investor diharapkan untuk bersinergis dalam percepatan investasi tersebut,” kata Imam Soejoedi.
“Ini (investasi) kita akan dipacu. Kita harapkan Desember nanti sudah selesai semua izin dan tahun depan Beroperasi” ujarnya Imam Soejoedi.
Sebelumnya Rabu kemarin, Direktur Wilayah III Sulawesi Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementrian Investasi/BPKM, Sri Moertiningroem telah mengunjungi lokasi Kimong.
Sri menyatakan maksud kunjungan tersebut. Menurut dia, kunjungan ini atas permintaan dari PT. Kawasan Industri Mongondow terkait penyesuaian tata ruang.
Menurut Sri, lokasi ini sebelumnya diperuntukkan sebagai zona budidaya pertanian dan perkebunan. Namun kemudian dilakukan perubahan menjadi zona industri.
“Intinya perusahaan berkeinginn agar pada saat menjalankan kawan industri, mereka sudah mempunyai peruntukan tata ruang yang sesuai supaya tidak ada kendala di kemudian hari,” kata Sri.
Sementara itu, Bupati Bolmong menyatakan bahwa, sejak tahun 2019 Pemkab Bolmong memang merevisi tata ruang peruntukan wilayah Kecamatan Lolak menjadi wilayah kawasan industri. Hanya saja, masih terkendala dengan pandemi covid-19.
Lanjut Yasti, anggaran yang disiapkan untuk revisi sudah masuk di tahun 2019 akhir untuk dibahas tahun 2020 di dewan. Di pemerintah dibahas sejak 2019 karena memang inisiatif pemerintah untuk revisi tata ruang, namun di tahun 2020 anggaran kita direfocusing.
Walau demikian menurut Yasti, pemerintah tetap kerja dalam hal penyempurnaan tata ruang supaya lebih konprehensif.
*Adve
