Bolmut, Inatonreport.Com – Komisi II dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar rapat kerja (Raker) bersama mira kerja, diruang Komisi II DPRD Bolmut, Rabu (12/1/2022).
Mitra kerja Komisi II diantaranya, Dinas Pertanian, Bagian Adminitrasi Pembangunan, Barjas, Bagian Ekonomi dan SDA, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Ketahanan Pangan, Disperindagkop, DPMPTSP yang didampingi Asisten II bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kehumasan Sekretariat Daerah (Setda Bolmut).
Dalam rapat tersebut, sejumlah hal menjadi pembahasan Anggota Komisi II DPRD Bolmut, diantaranya perihal penyaluran bantuan sektor perikanan, bantuan alsinta, pungutan jasa tower telekomunikasi yang belum maksimal, peningkatan pungutan sektor retribusi di pasar rakyat serta belum maksimalnya pelaksanaan pasar murah untuk rakyat.
“Hal-hal tersebut merupakan catatan-catatan yang kami dapat saat melakukan agenda kerja di tahun 2021 lalu,” Ucap Mulyadi Pamili saat memimpin rapat kerja Komisi II bersama mitra kerja.
Selain manyampaikan hal – hal tersebut, Mulyadi Pamili juga menyoroti sejumlah hal diantaranya belum tersedianya regulasi yang mengatur soal aset daerah, data di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang tidak up to date. ibahas itu merupakan potret kinerja Anggota Komisi II pada tahun anggaran 2021.
“Sehingga itu hal ini menjadi harapan kami agar ditahun ini (2022) tidak terulang lagi,” jelas Mulyadi.
Hal senada disampaikan juga Imran Hulalango. Anggota Komisi II dari Partai kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyampaikan agar Mitra kerja harap profesional dalam mengelola anggaran dan bantuan.
“Ini penting untuk diperhatikan,sebab setahun belakangan banyak laporan yang kami terima dari masyarakat perihal penyaluran bantuan, terutama bantuan sektor pertanian dan peternakan serta perikanan dan kelautan,” ucapnya
Selain itu ,Anggota Komisi II dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Sofyan Goma mengungkapkan pemerintah daerah melalui mitra kerja Komisi II agar mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam menyalurkan bantuan.
Tidak hanya sektor perikanan dan pertanian. Akan Tetapi bantuan untuk UMKM juga sangat penting untuk diperhatikan,” jelas Sofyan Goma.
Sementara itu,Septian Pakaya mengatakan, rapat kerja tersebut dalam rangka mengevaluasi kinerja Mitra kerja Komisi II terkait catatan yang didapat saat melakukan monitoring
“Sebab selaku wakil rakyat,ada fungsi yang melekat kepada kami yaitu pengawasan,” kata Septian
Septian berharap rapat kerja Komisi II dapat ditindaklanjuti oleh mitra kerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja Mitra kerja ditahun ini.
“Sebab,Legislatif dan Eksekutif dalam subtansinya adalah sama-sama pelayan rakyat,” pungkasnya.
*Adve
