Bolmut, inatonreport.com – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara resmi berlangsung di Randy Grand Place, Desa Langi, Kecamatan Bolangitang Barat, Senin (10/4). Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Depri Pontoh.
Bupati Bolmut, dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini merupakan forum antar pelaku pembangunan dalam menyusun RKPD Tahun 2018, dimana telah melalui tahapan musrenbang tingkat desa dan kecamatan, yang mencerminkan mekanisme perencanaan yang mengedepankan prinsip partisipatif, demokratis dan transparan.
Lebih lanjut, Bupati Bolmut mengatakan dalam tahapan perencanaan ini kiranya semua pihak dapat memahami situasi dan kondisi keterbatasan kemampuan anggaran daerah. ”Setiap usulan yang ada akan dipilah lagi sesuai dengan sumber pendanaan baik di level Provinsi maupun Regional dan Nasional. Untuk itu, diharapkan dalam forum musrenbang ini dapat menghasilkan skala prioritas usulan pembiayaan pembangunan,” kata Bupati Pontoh, kemarin.
Dengan kondisi ini, Bupati meyampaikan pemerintah daerah berupaya mencari sumber-sumber pembiayaan lain yang dapat menunjang percepatan pembangunan. ”Pemerintah daerah senantiasa membuka diri untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama membuka peluang investasi swasta yang seluas-luasnya dengan mengedepankan komitmen regulasi dan perundang-undangan”.
Bupati juga mengatakan saat ini pemda telah melakukan berbagai kerjasama, diantaranya kerjasama antar daerah dalam Kerjasama Utara-utara yang melibatkan Kabupaten Bolmut, Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, kerjasama dengan perguruan tinggi seperti Universitas Negeri Gorontalo untuk pendirian Politeknik Negeri Maritim.
Selain itu, kerjasama dilakukan dengan TNI Angkatan Darat melalui dukungan pendampingan bidang pertanian dan kerjasama dengan berbagai pihak swasta yang pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan peran sektor swasta dalam perekonomian daerah.
Bupati Bolmut juga menghimbau kepada para Sangadi untuk tidak mengabaikan bidang pemberdayaan dalam mengalokasikan Dana Desa, sebab untuk mencapai produk unggulan desa, masyarakat harus disentuh dengan fasilitas-fasilitas yang memadai sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menambah Pendapatan Asli Desa serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa. ”Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan prioritas penganggaran Dana Desa Tahun 2017 yang mengamanatkan penyusunan pedoman teknis penggunaan Dana Desa dan juga menjelaskan bahwa setiap desa harus mempunyai produk unggulan berupa hasil pertanian, perikanan dan lainnya sesuai tipelogi desa itu sendiri,” jelas Bupati.
Ditegaskan juga Bupati bahwa dalam porsi penganggaran Dana Desa harus 61 persen untuk biaya pembangunan dan 39 persen untuk belanja aparatur. “Terkait dengan pelaksanaannya, Pemerintah Daerah akan melakukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Boroko terkait konsultasi dan pembinaan terkait pengelolaan Dana Desa,” tegas Bupati.
Turut hadir Ketua TP-PKK Kabupaten Bolmut Ny Ainun Pontoh-Talibo, Wakil Ketua DPRD Arman Lumoto, Kepala Kejaksaan Negeri Boroko Andi Suharlis, SH MH, Perwakilan Kepala Bappeda Provinsi Sulut, Kepala BPS Bolmong, Direktur Kerjasama Pembangunan Antar Lembaga UNG, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, pimpinan instansi, pejabat TNI/Polri, tokoh masyarakat, para camat, sangadi serta ketua dan anggota BPD se Kabupaten Bolmut. (kbm/her)
