Boltim, Inatonteport.Com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) gelar rapat paripurna dalam rangka penanda tangangnan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Boltim tahun 2021.
Rapat tersebut, dipimpin ketua DPRD Boltim Fuad Landjar, S.H., yang berlangsung di gedung DPRD Boltim, Sabtu (28/11/2020).
Dalam rapat berlangsung Samsudin Dama, S.T., mewakili Badan Anggaran (Banggar) menyampaikan, KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode satu tahun sebagai penjabaran dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk selanjutnya menjadi acuan penyusunan PPAS.
Kata Dama, PPAS merupakan program prioritas dengan patokan batas maksimal anggaran yang di berikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD.
“KUA-PPAS menjadi pedoman utama bagi DPRD dan Pemerintah daerah dalam penyusunan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun anggaran 2021,” terang Dama.
Pada kesempatan tersebut, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Boltim Christiano E. Talumepa, S.H., M.Si., menyampaikan ucapan terimakasih dan memberikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Boltim.
“Terima kasih kepada anggota DPRD serta pimpinan seluruh anggota yang sudah memberikan kepada saya sebagai kapasitas Pjs Bupati untuk menyampaikan KUA-PPAS Boltim tahun 2021, semoga kita semua dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Boltim,” ucap Talumepa.
Lanjutnya, ini adalah momentum yang bersejarah sejak saya di lantik sebagai Pjs Bupati, “Ini adalah kali pertama di tengah tahapan pelaksanaan Pilkada serta kesibukan kita semua masih dapat meluangkan waktu, pikiran serta tenaga untuk sejenak memberikan perhatian terhadap pelaksanaan APBD yang merupakan dasar dari pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pada tahun 2021,” tutur Kadis Kominfo Pemprov Sulut ini.
Dikatakan Talumepa, KUA-PPAS tahun anggaran 2021 merupakan landasan program dan kegiatan yang hendak di capai dan di catat dalam RAPBD tahun 2021, untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan.
“Saya menitik beratkan pada tujuh sektor strategis yang menjadi prioritas pembangunan yang telah disepakati pada forum Musrenbang RKPD tahun 2021 dan perlu mendapat perhatian,” ungkapnya.
Menurutnya, hal yang perlu diperhatikan pertama, pembangunan infrastruktur dasar dan penataan iklim investasi. Kedua, reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Ketiga, pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing tinggi serta berkelanjutan. Keempat, pembangunan kawasan pariwisata dan pelestarian nilai nilai budaya. Kelima, refitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan untuk membangun ketahanan pangan. Keenam, lingkungan hidup dan pencegahan penanggulangan bencana dan terakhir, penanggulangan kemiskinan yang di dalamnya pendidikan kesehatan dan sosial.
“Prioritas pembangunan strategis di atas telah disinergikan dengan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam RKPD kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2021,” tutup mantan kepala Biro Hukum termuda di Indonesia ini.
*Abdy
