Jakarta, inatonreport.com – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar SH, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kemaritiman tahun 2017, yang digelar Kemenko bidang Kemaritiman di Gedung Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Kamis (04/05).
Mengambil tema “Poros Maritima Dunia”, kegiatan yang juga dihadiri oleh para Menteri Kabinet Kerja dan Gubernur se-Indonesia ini, dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo (Jokowi).
Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan, pemerintah selama ini terus melakukan terobosan guna mengejar ketertinggalan Indonesia di sektor maritim. Selain itu, Pemerintah juga terus mencari cara untuk membangkitkan kembali potensi kelautan di Indonesia.
“Berbagai terobosan dilakukan oleh pemerintah untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain, serta terus membangkitkan potensi kelautan kita. Sehingga, manfaat bisa dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia,” kata Jokowi.
Sementara, Menteri Koordinato (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengemukakan, bahwa Rakornas tersebut baru pertama kali dilaksanakan. Hal itu menyusul setelah wacana Presiden mencanangkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
“Ini adalah yang pertama kali setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai poros maritim,” kata Luhut.
Luhut menuturkan, sejak 1982 sudah tidak ada lagi pemahaman mengenai poros maritim di Indonesia. Letak strategis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia membuat Indonesia tidak terlalu memerhatikan masalah kelautan di tanah air.
“Kemudian dituangkan di Perpres Nomor 10 tahun 2015, tentang Kemenko Bidang Kemaritiman dengan tugas mengkoordinasi dan mensinkronkan penyelenggaraan pemerintahan di bidang maritim,” terang Luhut.
Terpisah, Bupati Boltim, Sehan Landjar, mendukung penuh agenda dan program tersebut. Menurut Sehan, visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim, memiliki dampak positif bagi Daerah. Sebab, dalam program bidang kemaritiman tersebut, didalamnya terdapat misi pemerataan.
Program-program tersebut antara lain tol laut, Pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa termasuk elektrifikasi serta pembangunan pulau-pulau terdepan.
“Rapat ini juga dilakukan untuk menyamakan visi antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah, dalam merumuskan program kerja dan kebijakan di bidang kemaritiman. Sedangkan poros maritim ini meliputi lima pilar yang diantaranya adalah pengembangan industri perikanan yang menempatkan nelayan sebagai pilar utama,” jelas Sehan. (hms/Abdy)
