Boltim, Inatonreport.Com – Perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terhadap dunia pendidikan terbilang sangat membantu masyarakat. Secara khusus dalam pemberian bantuan anak asuh yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi.
Buktinya warga tak perlu berpikir sulit tentang biaya melanjutkan pendidikan anak-anak mereka untuk mengejar ilmu sampai ke perguruan tinggi, sebab Pemkab Boltim sudah menganggarkan dana anak asuh. Itu disalurkan di setiap semester sampai menyandang gelar sarjana.
Namun kebijakan ini dinilai belum efektif dalam penanganan anak-anak yang sedang melanjutkan pendidikan di luar daerah. Seperti yang dituturkan oleh Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Boltim, Amalia Ramadhan Landjar, SKM. Menurutnya, program yang dilakukan oleh Pemda Boltim ini masih belum optimal. Di dalam prosesnya masih ada yang perlu dibenahi.
“Secara formulasi, mekanisme atau proses pencairan proposal dana bantuan anak asuh, masih perlu terobosan dan mekanismenya yang lebih praktis. Saya melihat di sinilah letak kesulitan teman-teman mahasiswa untuk mendapatkan hak mereka. Nah, bagaimana dengan nasib mahasiswa yang kuliah di luar Sulawesi Utara, setiap pengajuan proposal harus pulang ke daerah asalnya dengan biaya perjalanan yang tidak sedikit. Belum lagi jadwal kuliah mereka harus ditunda hanya karena memperjuangkan proposal. Otomatis dana beasiswa untuk biaya semester sudah berkurang,” terang Amalia, Selasa (28/1).
Amalia, atau sering disebut AMA-AMAnah, meminta kepada Pemkab Boltim agar dapat memudahkan permasalah yang dihadapi oleh mahasiswa dengan melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan setiap universitas tempat mahasiswa kuliah.
“Saya berpikir, ketika pemkab mampu melakukan MoU dengan beberapa Universitas, ini salah satu solusi bahwa mahasiswa diberikan kemudahan dan pasti pembayaran uang semester tidak lagi tertunda. Karena kalau masih dalam proses pembayaran seperti saat ini dengan sistem proposal, biasanya dananya masih terkendala tiga sampai empat bulan baru bisa cair,” papar AMA-AMAnah.
“Kalau dengan sistem MoU, kampus atau universitas langsung menagih ke pemda dan langsung ke rekening universitas tempat mahasiswa kuliah. Tapi sebelum pencairan pemda sudah harus memiliki gambaran anggaran berapa yang harus dibayarkan selama dua semester dalam setahun. Saya berharap pemerintah dapat melakukan hal ini guna kemudahan mahasiswa,” pintanya.
Dia menyebut, ketika program tersebut jalan, maka secara nyata pemerintah telah menjawab kekhawatiran orang tua atau pemerintah, bahwa dana yang dicairkan benar-benar tepat sasaran karena langsung ke rekening universitas. Tapi kalau pencairannya masih menggunakan proposal dengan sistem masuk ke rekening pribadi, tak bisa dipungkiri bahwa anak muda selalu banyak dengan godaan. Tapi kalau langsung ke rekening kampus, tidak ada kekhawatiran.
“Meski demikian, apa yang sudah dilakukan oleh Pemda Boltim selama ini sudah sangat luar biasa karena satu-satunya daerah yang memberikan apresiasi kepada anak-anak muda Boltim dengan memberikan bantuan anak asuh selama kuliah dan itu dibayarkan setiap semester,” ungkapnya.
“Harapan saya ke depan, di tahun 2020-2021, sebelum berakhirnya jabatan kepemimpinan Pak Bupati Sehan Landjar bersama Bapak Wakil Bupati Rusdi Gumalangit, pergantian kepal daerah selanjutnya bisa melanjutkan program-program pro rakyat ini, karena sudah memiliki gambaran positif yang kita lakukan sebagai apresiasi atau pemberian penghargaan kepada anak-anak muda,” tutur Amalia penuh harap.
*
