Boltim, Inatonreport.Com – Keluhan dari masyarakat kembali terdengar. Gas elpiji 3 kg bersubsidi yang semakin sulit ditemukan di sebagian besar wilayah Bolaang Mongondow Timur (Boltim) sejak beberapa hari terakhir ini jadi pemantik.
Meski tersedia, harganya ada yang menembus Rp 30.000 sampai 32.000 per tabung atau jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 21.000. Sepertinya hak-hak masyarakat kecil untuk mendapatkan keringanan harga dengan kebijakan subsidi semakin sulit di Totabuan paling Timur ini.
Hal ini memantik reaksi warga khususnya Desa Kotabunan dan Bulawan Bersatu.
“Kami berharap distributor yakni pihak PT. Mangimbali menentukan stok gas 3 kg. Tentukan saja berapa perminggu untuk wilayah Kotabunan dan Bulawan, sebab biasanya dalam satu minggu dua kali masuk. Sekarang tinggal satu minggu satu kali masuk, dimana jata untuk Kotabunan dan Bulawan hanya 50 tabung per minggu otomatis tidak akan cukup,” kata salah satu warga Bulawan yang namanya tak mau di publis, Minggu (18/8/2019).
“Kalau untuk Desa Bulawan sendiri, jika gas 3 kg masuk seminggu satu kali, otomatis tidak akan cukup sebab dalam satu minggu hanya 50 tabung yang masuk sehingga hal ini perlu di pikirkan kembali itu yang menjadi harapan kami. Meski dalam satu minggu 200 tabung yang akan masuk di Bulawan, jelas tidak akan cukup. Sehingga kami minta dari pihak PT. Mangimbali agar mencari solusi biar tidak akan terjadi kelangkaan,” pintah warga. Yang mengherankan lanjut warga, banyak tabung-tabung yang beredar dan penjualannya sudah tidak sesuai HET.
“Tabung elpiji 3 kg sudah banyak yang beredar dan penjualannya sudah di atas Rp 30.000. Atinya bukan tabungnya yang ilegal tapi penjualannya,” tutur warga lainnya. Senada dikatakan Santi Halidu, Warga Dusun 3 Bulawan. Untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg, Ibu rumah tangga ini terpaksa membeli di daerah tetangga yakni Minahasa Tenggara (Mitra). Sebab di Desa Bulawan harganga sudah tidak sesuai dengan HET.
“Kalau disini (Bulawan-red) harga gas elpiji 3 kg harganya 30 sampai 32 ribu dan sangat sulit dicari. Jadi saya terpaksa membeli gas di Desa RataTotok,” kata Halidu.
Mereka pun berharap pertamina bersama pemerintah kabupaten perlu mengevaluasi kembali mulai sistem distribusi atau penyaluran sampai ke siapa saja yang berhak menjual dan siapa pula yang berhak membeli. Dengan demikian, kedepannya tidak ada lagi elpiji jatah masyarakat miskin itu yang jatuh ke konsumen-konsumen tak berhak.
Terkait hal ini, Pihak PT Mangimbali, melalui Andre Welan saat dikonfirmasi media ini menjelaskan, bahwa kouta untuk Desa Kotabunan dan Bulawan tidak ada perubahan.
“Kouta untuk Kotabunan dalam satu minggu hanya satu kali masuk per-pangkalan. Dari dulu sampai sekarang sama saja tidak pernah berubah. Kouta 50 tabung memang hanya dipangkalan tertentu terlebih dipangkalan baru. Dikotabunan dan Bulawan hanya satu pangkalan baru, sehingga hanya 50 tabung yang lain malah lebih. Kebanyakan rata-rata seratus tabung keatas,” jelas Andre Welan, Minggu (18/8/2019).
“Jadi info yang beredar, itu keliru. yang ada, untuk penyaluran tidak ada sama sekali berubah. Dari kami (PT Mangimbali-red) tetap sama saja untuk Kotabunan dan Bulawan,” sambung Welan.
“Soal permintaan masyarakat terkait penambahan kouta lanjut Welan, dirinya akan berkoordinasi dengan pihak pertamina. “Saya akan koordinasikan dulu dengan pertamina apa masih ada kouta atau tidak,” pungkasnya.
Terpisa, Kepala Bagian SDA dan Ekbang Boltim, Hasman Bahansubuh mengatakan, penyaluran LPG 3 Kg di Boltim, pihaknya belum mengetahui jumlah yang di distribusi.
“Bagian SDA dan EKBANG hanya sebatas Koordinasi bukan sebagai pengawas, sementara Perjanjian Kerja sama Penyaluran LPG Pihak pertama PT. PERTAMINA, (sebagai pemilik ). sementara pihak kedua adalah agen penyalur kebetulan di Boltim PT Mangimbali Sejahtera. Jumlah yang akan didistribusikan tertuang dalam kontrak yang jadi pegangan kedua belah pihak. Sementara kami tidak pegang Kontrak jadi jumlah distribusi kami tidak tau berapa,” terang Hasman.
Dikatakannya, tahun 2017, PT. Mangimbali masih menyampaikan laporan pendistribusian namun saat ini pihaknya sudah tidak lagi menerima laporan.
“Pada tahun 2017 lalu, ketika Bidang ESDM pada Dinas Nakertrans dan ESDM, Agen PT Mangimbali masih menyampaikan laporan tetapi sejak ada bagian SDA kami tidak pernah lagi menerima laporan distribusi,” tutur Hasman.
*
