KOTAMOBAGU, Inatonreport.Com – Pemerintah Kota Kotamobagu memilki komitmen bangun Pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas. Hal ini disampaikan Wali Kota Kotamobagu Weny Gaib saat menjadi salah satu narasumber rapat koordinasi pemberantasan korupsi pemerintah daerah wilayah Provinsi Sulawesi Utara .
Rakor pemberantasan korupsi ini, digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Bhineka Tunggal Ika, Lantai 16, Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Mengusung semangat transparansi dan akuntabilitas, kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan KPK.
Wali Kota hadir bersama Ketua DPRD Kota Kotamobagu, Adrianus Mokoginta, sekaligus menandatangani Komitmen Anti Korupsi bersama seluruh kepala daerah dan ketua DPRD se-Sulawesi Utara.
“Kehadiran Wali Kota dalam forum ini merupakan wujud nyata komitmen daerah terhadap upaya pemberantasan korupsi,” kata Inspektur Daerah Kotamobagu Yusrin Mantali
Yusrin menambahkan, bapak wali kota ingin memastikan bahwa Kotamobagu senantiasa berjalan di jalur pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI, Dr. Johanis Tanak, S.H., M.H., mengingatkan peran strategis kepala daerah dalam mengawal perubahan.
“Kepala daerah bukan hanya pemegang mandat politik, tapi penentu arah perubahan. Kolaborasi dan integritas adalah kunci. Jadikan KPK sebagai mitra strategis dalam membangun tata kelola yang bersih,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, KPK juga mendorong penyelarasan kebijakan daerah dengan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK), serta optimalisasi instrumen pencegahan seperti Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).
Forum ini tidak hanya menjadi ajang pemaparan strategi pencegahan korupsi, tetapi juga sarana deteksi dini terhadap potensi benturan kepentingan dan penyimpangan kebijakan di daerah. KPK berharap kolaborasi ini mampu memperkuat fungsi pengawasan DPRD serta peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di setiap daerah.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua KPK RI Dr. Johanis Tanak, S.H., M.H., Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edi Suryanto, Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK-RI Agung Yudha Wibowo, Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., Ketua DPRD Provinsi Sulut dr. Fransiscus Silangen, SpB. KBD, para Ketua DPRD kabupaten/kota, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala BPKAD, serta admin MCSP se-Provinsi Sulawesi Utara.
Kotamobagu menegaskan posisinya sebagai daerah yang berkomitmen penuh. Pemkot Kotamobagu ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sebagai wujud dari semangat anti korupsi mulai dari pusat hingga daerah. (*/Ridwan)
