Jakarta, Inatonreport.Com – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar SH, menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) tahun 2017, yang dibuka Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (30/11).
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergitas APIP dan APH Mengawal Pembangunan Daerah” dihadiri Gubernur, Bupati/ Wali Kota serta Inspektur Daerah se-Indonesia.
Pada kesempatan tersebut dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman koordinasi APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH). MoU tersebut dilakukan antara Menteri Dalam Negeri (MEndagri) Tjahjo Kumolo dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Boltim Sehan Landjar, mengatakan, kegiatan yang digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pengawasan internal pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
“Kegiatan ini adalah upaya pemerintah dalam hal ini Presiden, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di daerah agar lebih efektif, efisien dan terarah, sehingga akan berdampak positif terhadap taraf hidup masyarakat di daerah,” kata Sehan didampingi Inspektur Daerah, Dra Meike Mamahit.
Lanjut Sehan, sekarang ini, kebijakan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) di nilai sangat buruk, dibuktikan dengan banyaknya para Kepala Daerah yang tersandung kasus hukum baik yang tertangkap langsung maupun penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Kondisi tersebut, urai Sehan, mendorong pemerintah (Presiden) mengambil langkah yang lebih kongkrit dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk terlibat langsung dalam sistem pengawasan bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), agar tercipta pengelolaan keuangan Daerah yang akuntabel, bermanfaat dan dapat di pertanggungjawabkan kepada rakyat, dengan upaya pencegahan terjadinya kesalahan dan penyelewengan oleh pemangku kepentingan di Daerah.
“Saya kira hal ini adalah keniscayaan, dan menjadi tanggungjawab kita semua demi untuk mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemeritah yang sekarang ini sangat kurang baik di mata rakyat dan untuk kemajuan bangsa,” terang Sehan.
Kepada pemangku kepentingan terlebih khusus ASN Boltim, Sehan berharap untuk lebih menata diri, meningkatkan integritas dan kinerja ke arah yang lebih baik lagi agar terhindar dari kesalahan-kesalahan, yang bisa menimbulkan kerugian baik terhadap pribadi, keluarga dan terutama terhadap kepentingan rakyat.
“Mari kita dukung secara sungguh-sungguh upaya pencegahan atas pengelolaan keuangan dan pembangunan di daerah sebagai bentuk pengabdian kepada nusa dan bangsa yang sama-sama kita cintai ini,” jelas Sehan.
Selain itu, tambah Sehan, untuk aparat penegak hukum yang diberi kepercayaan dalam pengawasan, agar benar-benar dapat melakukan tugas sebagaimana yang diharapkan, mampu menciptakan suasana yg kondusif serta tidak memanfaatkan situasi yang bisa mengakibatkan kepanikan terhadap ASN dan Pemangku kepentingan di daerah, karena bisa menimbulkan kegaduhan dan kelambatan dalam proses pembangunan itu sendiri.
“Pengawasan tidak hanya menindak terhadap kesalahan, tapi yang lebih utama mencegah atas terjadinya kesalahan. Semoga upaya yang mulia ini akan menjadi tanggung jawab dan keseriusan kita sebagai anak bangsa untuk kemajuan rakyat dan bangsa Indonesia,” harap Sehan.
*hms/Abdyanto Mokodongan
