Setidaknya tercatat 58 rantai dinasti politik masih eksis di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri per 2013.
Sementara, seperti dilansir dari kompas.com, (8/1), Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo menilai, mayoritas masyarakat masih belum “melek” secara politik untuk memutus rantai dinasti politik itu.
“Masyarakat harus semakin terbuka dan melek secara politik untuk bisa menentukan mana yang layak menjadi pemimpin mereka,” ujar Adnan dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1).
Masyarakat Indonesia, kata dia, mayoritas masih belum matang secara politik sehingga tidak peduli apakah calon kepala daerah yang akan mereka pilih terjerat kasus korupsi atau tidak.
Terlebih jika calon kepala daerah tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan calon kepala daerah sebelumnya, maka dianggap layak atau bahkan harus dipilih.
“Yang penting dia populer, baik hati, secara fisik menarik untuk dipilih, akan dipilih. Ini kan konsekuensi demokrasi populis yang berkembang di Indonesia,” tuturnya.
Adnan menuturkan, kondisi di ibu kota agak berbeda. Parameter masyarakat DKI Jakarta cenderung lebih rasional dalam menentukan pilihan. Mereka juga cenderung tidak terpengaruh dengan cara-cara “kotor” untuk mengubah preferensi politik pribadi mereka.
Terlebih untuk Jakarta, partai-partai politik melakukan seleksi terbuka untuk menentukan calon kepala daerah yang akan ditunjuk. Tuntutan para pemilih atau voters terhadap kriteria calon pemimpin mereka juga sudah sangat padat, sehingga partai politik tidak punya banyak pilihan untuk keluar dari tuntutan itu.
“Artinya mendorong bagaimana masyarakat lebih rasional, melek politik sehingga kekuasaan bisa lebih berimbang dan pada akhirnya masyarakat yang akan mengontrol partai,” ucap Adnan.kmps/her
