Kotamobagu, Inatonreport.Com – Pemkot Kotamobagu menerima kunjungan kerja Ketua DPR Provinsinsi Sulawesi Utara bersama Rombangan Komisi I, di Rudis Wali Kota Kotamobagu, Kamis (4/3/2021).
Kunjungan kerja tersebut dalam rangka melihat penyaluran Dana Desa dan dan pengelolaan Dana Desa.
Dalam sambutanya Wali Kota Kotamobagu ir Hj Tatong Bara yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Teddy Makalalag mengatakan, dalam kunjungan Kerja Ketua DPRD Provinsin Sulawesi Utara bersama rombongan Komisi I.
Penyaluran Dana Desa tahun 2020 di Kota Kotamobagu, dengan jumlah 22.362.100.9000, yang di peruntukan kepada 15 Desa dengan serapan 100%.
Pengunaan Dana Desa di bagi menjadi Tiga Bidang , yaitu pembangunan Dana Desa ydrainase, jembatan dan air bersih MCK, paut rumah layak huni dan irigasi, bidang pemberdayaan desa dengan bidang kelompok tanian dan perikanan MUKM, bantuan pendidikan bagi siswa miskin dan penangulangan covid-19. BLT dana desa.
Berbagai program dana desa tahun 2020 di laksanakan dengan baik, dimana sangat membantu masyarakat Desa Kota Kotamobagu, dalam membangun berbagai Fasilitas, yang di butuhkan masyarakat desa, menunjang perekonomian masyarakat Desa, Menunjang Pendidikan Desa serta membantu kebutuhan masyarakat di masa Pademi covid-19, serta pendapatan masyarakat dan membuka Lapangan Pekerjaan.
Dengan suksesnya dan Optimal penguna dana desa Pemerintah Kota Kotamobagu Meraih Penghargaan sebagai peringkat Satu Provinsi sulawesi utara penguna dana desa dan peringkat dua di tingkat Nasional, untuk pelaporan dan penyerapan Dana Desa anggaran Dana desa tahun 2020.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Dr Fransiscus Silagen, Sp. B KBD, mengatakan dalam kunjungan kerja selain silahtulrahmi, ingin mengetahui Penyaluran Anggaran Dana Desa ( ADD) , dan pengunaanya, dan menerima masukan – masukan sesuai fungsi pengangaran legislasi dan pengawasan, agar yang sudah di anggarkan ini bisa bermanfaat dan menjadi tugas PMD untuk membimbing semua Kepala Desa angar semua yang di anggarkan bisa bermanfaat, serta mendorong agar Badan Usaha Milik Desa di setiap desa harus lebih dimaksimalkan dan mendorong ekonomi masyarakat.
*Adve
