Jakarta, Inatonreport.Com – Forkonas PP DOB terus mendesak DPR RI, DPD RI dan pemerintah untuk segera menerbitkan 2 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desain Penetaan Daerah, dan Desain Besar penataan Daerah sebagaimana amanat UU 23 Thn 2014 Tentang Pemda.
Forkonas PP DOB yang terbentuk pada pada 16 Juni 2017 silam tersebut, merupakan inisiatif para pejuang/panitia pemekaran di 173 CDOB, , dengan rincian 130 Cakab, 27 Cakot, dan 16 Caprov.
Forkonas PP DOB telah beberapakali melakukan pertemuan dengan Komisi 2 DPR RI, dan Komite 1 DPD RI, Wapres, Mendagri, Watimpres. Pada Oktober 2017 melakukan aksi di Gedung Nusantara V DPR RI dengan menghadirkan 2100 orang dari 173 CDOB.
Di tahun 2018, Forkonas kembali melakukan audensi dengan DPD RI dan DPR RI dengan KSP Jen Pur Muldokonamun belum mendapatkan hasil yang diinginkan.
Selanjutnya pada 24 September 2018 pukul 10.00, Forkonas PP DOB melakukan audensi dgn Komite 1 DPD RI kemudian melakukan long march ke Istana Presiden dengan jumlah delegasi 2500 orang yang terdiri dari benerapa kepala daerah, Ketua dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, tokoh adat, Tokmas dan panitia pemekaran masing-masing daerah, yang di pimpin langsung Ketua Umum FORKONAS Sehan S Landjar SH, serta Ketua Komite 1 DPD RI Benny Ramdani, Wakil Ketua Komite 1 DPD RI Fahru Rozi.
Selama 4 jam, pimpinan Forkonas melakukan orasi di depan Istana Negara, dan meminta Presiden RI segera menerbitkan PP tentan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah, sebagai amanat UU 23 Tahun 2014.
Alhasil, kepresidenan mengundang 10 orang perwakilan untuk berdialog dengan Mensesneg. Selanjutnya, pada Rabu (26/9/2018) pukul 15.00, di undang oleh KSP Muldoko dan Deputi V Kepresidenan, untuk membahas apa yang menjadi tuntutan masyarakat di 173 CDOB melalui Forkonas.
Pada pertemuan tersebut, menghasilakan kesepakatan, bahwa pemerintah akan segera membahas RPP tentang Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah, dengan melibatkan Pengurus FORKONAS dalam waktu dekat ini.
Perjuangan masyarakat di 173 CDOB, tidak berkaitan dengan urusan politik, baik Pilpres dan Pileg. Namun sikap pemerintah hari ini, akan berdampak pada sikap politik rakyat pada 2019 nanti, terutama di 173 daerah yg menanti pemekaran. Semoga perjuangan dan harapan masyarakat dapat segera terwujud.
*Rls
