Jakarta, Inatonreport.Com – Komisi V DPR RI, Rabu (5/2/2020), menggelar rapat kerja (Raker) bersama Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), bertempat di ruang Komisi V DPR RI, gedung Nusantara jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta.
Rapat kerja yang membahas mengenai persiapan infrastruktur dan transportasi pendukung di lima destinasi prioritas pariwisata nasional ini, dirangkaikan juga dengan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
Pada rapat tersebut Komisi V DPR RI memberi apresiasi dan dukungan terhadap Kementrian PUPR dan Badan Nasional Penacarian dan Pertolongan atas pembangunan dan infrastruktur dan transportasi di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yakni KSPN Danau Toba, KSPN Borobudur, KSPN Mandalika, dan KSPN Likupang.
Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta pemerintah untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, dan melibatkan partisipasi warga sekitar pada proses pembangunannya, untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Komisi V DPR RI juga meminta Kementerian Perhubungan dan Kementrian PUPR RI untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan seruluh fasilitas transportasi di lima KSPN tersebut, diselesaikan tepat waktu.
Selain itu, Komisi C DPR RI meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk menigkatkan sarana dan prasarana sumber daya manusia (SDM) dan sarana pendukung lainnya, yang tersedia di lima KSPN.
Sementara itu, anggota DPR RI dari Komisi V Dapil Sulawesi Utara (Sulut) Hi, Herson Mayulu SIP (H2M), pada kesempatan itu, menyampaikan apresiasi kepada kedua lembaga kementerian tersebut, yang telah mengalokasi anggaran sebesar Rp6,66 Miliar lebih di tahun 2020, untuk pembangunan infrastruktur dan transportasi pendukung di lima destinasi prioritas wisata nasional.
Untuk jumlah anggaran sebesar Rp146 Miliar, yang diperuntukan Destinasi Super Prioritas (DSP) Likupang yang bersumber dari Kementerian Perhubungan, H2M menanyakan rincian anggaran sebesar Rp53 Miliar lebih, di sektor udara untuk perluasan serta renovasi gedung PKP, dan perpanjangan Runway Bandara Naha Kabupaten Sangihe, serta pekerjaan lanjutan tanah Bandara Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan pelapisan Landas Pacu Bandara, Melonguane Talaud.
“Saya berharap peruntukkan anggaran dimaksud dapat dialokasikan secara proposional bagi pembangunan ketiga bandara itu,” imbuh Herson.
Berkaitan dengan pembangunan TPA Regional Mamitarang di Minahasa Utara, Herson juga mempertanyakan kelanjutan pembangunannya. Sebab, TPA tersebut sudah mengalami empat kali kegagalan tender.
“Hal-hal ini sebagaimana yang disinyalir oleh Presiden Jokowi, menjadi salah satu penyebab pelambatan pertumbuhan ekonomi negara,” pungkasnya.
***
