Boltim, Inatonreport.Com – Penjabat sementara (Pjs) Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Christiano E. Talumepa, SH. M.Si memimpin Rapat Koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kabupaten Boltim.
Agenda yang berlangsung di aula wisata Danau Mooat pada Rabu (25/11/2020) itu, turut dihadiri unsur Forkopimda, Dandim 1303 Bolmong, mewakili Kejari, mewakili Kapolres, ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boltim, ketua Bawaslu, para asisten dan SKPD teknis, camat, Kapolsek, Danramil dan sangadi (kepala desa,red).
Pjs bupati Christiano Talumepa, S.H, M.S.i, dalam sambutan menyampaikan bahwa agenda tersebut sudah direncanakan dan beberapa kali tertunda karena kesibukan masing-masing.
Kata dia, rapat ini dilaksanakan untuk mengantisipasi terkait dengan kondisi dalam rangka pelaksanaan Pilkada 9 Desember nanti dan tahapan-tahapan sudah dilaksanakan.
“Pilkada dilaksanakan pada situasi dan kondisi negara kita secara nasional bahkan global masih fokus pada penanganan Covid 19. Saya selaku Pjs Bupati minta saran dan masukan dari unsur Forkopimda, KPU dan Bawaslu bahkan SKPD terkait penyelenggaraan pilkada dan penangan covid-19,” ungkap Talumepa.
Di beberapa daerah terutama pulau jawa lanjut Talumepa, yang berpenduduk banyak dan padat ada kekuatiran terhadap pelaksanaan pilkada di tengah pandemi sekarang ini, sehingga muncul resistensi.
“Oleh karena itu tentu untuk menjawab ini tergantung respon pemerintah dalam arti luas bukan hanya pemerintah kabupaten tetapi semua unsur negara, termasuk pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat desa, tokoh masyarakat yang mampu meyakinkan masyarakat agar patuh dan taat pada protokol kesehatan penanganan covid sehingga dapat memutus mata rantai penularan, maka pilkada bisa dilaksanakan,” tuturnya.
Kadis Kominfo Provinsi Sulut ini menyebutkan, dampak pandemi covid di daerah Sulawesi Utara dengan penduduk sedikit mungkin tidak begitu terasa seperti di pulau Jawa yang berpenduduk banyak dan padat.
“Namun butuh sinergitas semua sektor antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Pengadilan, Kejaksaan , KPU, Bawaslu untuk kesuksesan agenda nasional di tengah pandemi covid yang harus kita seriusi sehingga protokol kesehatan sangat penting bahkan harga mati untuk dipatuhi,” tegasnya.
“Kemudian kita harus melakukan pengawasan pemantauan, pengendalian serta antisipasi konflik yang terjadi di lapangan agar dalam tahapan pilkada ini tidak terjadi konflik horizontal dimana aparat TNI Polri mempunyai tugas yang berat juga memiliki personil yang sangat minim,” sambung Pjs Bupati.
Adapun isu-isu pada tingkat masyarakat yang dibahas pada rapat tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut : Menjelang pelaksanaan tahapan lanjutan kampanye, masa tenang, pencoblosan, penghitungan suara serta pasca penghitungan suara pada Pilkada 9 Desember 2020.
Kemudian penanganan pengendalian pelanggaran protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran covid 19, keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember tahun 2020 serta pasca pemungutan suara, dan juga kesiapsiagaan Penanggulangan bencana menjelang pergantian musim di kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Diketahui dalam rapat Forkopimda tersebut, Semua anggota forum koordinasi pimpinan daerah memaparkan isu-isu strategis sesuai tugas, fungsi serta kewenangan masing masing.
Dalam kesimpulan akhir rapat Pjs Bupati Christiano E. Talumepa memberi apresiasi terhadap saran, masukan dan upaya yang telah dilakukan oleh pihak TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, KPU dan Bawaslu.
Talumepa menyampaikan, dari kasus yang telah terkonfirmasi covid agar kadis kesehatan terus melakukan tracing karena masyarakat memang ada yang kurang terbuka sebab dengan adanya kasus terkonfirmasi covid maka masyarakat berpikir bukan sekedar karena epidemi lagi tetapi sudah ke masalah psikis, takut dikucilkan apabila terkonfirmasi, yang ditakuti bukan penyakitnya tetapi stigma yang ada di masyarakat dan takut tidak bisa berinteraksi dan bersosialisasi lagi.
“Sehingga Kepada camat dan sangadi agar terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar stigma negatif tidak akan muncul di tengah masyarakat,” kata Talumepa.
“Saya juga sampaikan apresiasi kepada kepala SKPD karena sesuai penyampaian ketua KPU tadi bahwa di dalam tahapan-tahapan pilkada ini kepala kepala SKPD sangat kooperatif saling mendukung sinergitas terhadap tugas KPU sehingga tidak ada kendala di lapangan, demikian juga dengan Bawaslu. Semoga ini tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi soliditas dan sinergitas dalam rangka suksesnya Pilkada 9 Desember 2020. tutup Pjs Bupati.
Pelaksanaan rapat tersebut sempat berhenti sebentar karena Pjs Bupati harus mengikuti acara video conference Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 oleh Presiden Republik Indonesia.
*Abdy
